Keluarga di Harare menuntut jawaban setelah pembongkaran rumah dalam sengketa alokasi lahan

Keluarga di St Martins Extension, Harare, meminta pertanggungjawaban setelah rumah yang mereka biayai dan bangun selama bertahun-tahun dibongkar. Warga mengatakan mereka memperoleh lahan melalui pengaturan yang terkait dewan kota, sementara pemerintah kota mengatakan pihaknya menegakkan aturan tata ruang terhadap pembangunan tanpa izin.

Catatan dewan kota mencantumkan lebih dari 5.000 rumah yang menghadapi pembongkaran berdasarkan 37 perintah Pengadilan Tinggi yang masih harus dilaksanakan dalam program yang lebih luas. Angka itu merupakan jumlah properti yang ditargetkan, bukan total terverifikasi rumah yang telah dihancurkan atau orang yang kehilangan tempat tinggal. Secara terpisah, sebuah satuan tugas telah memeriksa 22.255 lokasi.

Sengketa itu mencakup perintah pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang dikeluarkan pada Oktober 2025. Perintah itu membatalkan pemberitahuan pembongkaran bagi pemohon yang namanya tercantum dan mensyaratkan perintah pengadilan yang sah sebelum penggusuran atau penghancuran rumah mereka. Perintah itu juga melarang pembangunan lebih lanjut tanpa persetujuan tertulis dewan kota. Perintah tersebut tidak otomatis mencakup setiap properti di St Martins, dan bukti yang tersedia tidak memastikan apakah setiap warga yang diwawancarai dilindungi olehnya.

Dewan kota menyatakan tidak membongkar properti yang dilindungi perintah itu. Warga mempertanyakan keabsahan operasi dan mengatakan mereka menerima surat alokasi serta perjanjian jual beli melalui proses pemerintah kota. Namun, alokasi lahan saja tidak membuktikan bahwa rumah tertentu memiliki izin bangunan dan tata ruang yang diperlukan.

Sebagian keluarga terdampak kembali menyewa tempat tinggal; yang lain berada di tempat penampungan sementara dekat bekas rumah mereka. Kelompok warga dan seorang anggota parlemen setempat meminta penyelidikan dan penghentian sementara sambil mengaudit alokasi lahan. Dokumen masing-masing, perlindungan pengadilan, dan izin pembangunan tetap menjadi hal utama dalam menilai tanggung jawab.